Askrindo Surabaya mitigasi "over financing" dari Rp200 T di Himbara

Kredit UMKM merupakan kredit yang memiliki faktor risiko unik, beda dengan kredit korporasi. Ketika terjadi 'over financing', ada 'side streaming'

Surabaya (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Kantor Cabang Surabaya menyiapkan mitigasi risiko over financingdari kebijakan penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pemimpin Cabang Askrindo Surabaya Azhari Nur Kusumo dalam ngaklimat media di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (9/10) malam, mengangakan volume penjaminan berpotensi meningkat pada sisa akhir tahun 2025 seiring dengan ekspansi kredit yang dilakukan bank anggota Himbara.

Di satu sisi, kenaikan tersebut bisa mendongkrak pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) dan laba perusahaan. Di sisi lain, terdapat risiko dari lonjakan pembiayaan pada segmen tertentu, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Kredit UMKM merupakan kredit yang memiliki faktor risiko yang unik, berbeda dengan kredit korporasi. Ketika terjadi over financing, akan ada yang namanya side streaming,” ujar Azhari.

Artinya, lanjut dia, debitur bisa menerima pembiayaan lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Sebagai contoh, pelaku usaha yang membutuhkan dana senilai Rp300 juta bisa mendapatkan kredit sebesar Rp500 juta.

Sisa Rp200 juta dari kredit kemudian dialihkan untuk kebutuhan non-usaha, yang kemungkinan ngak digunakan untuk belanja produktif.

Tren itu terlihat pada sektor pertanian tebu, kata Azhari. “Lahannya satu hektare, cukup dikasih Rp100 juta. Tapi, dikasih Rp200 juta, padahal lahannya tetap satu hektare.”

Untuk itu, pihaknya menyiapkan tiga langkah mitigasi, di antaranya peningkatan literasi, menguatkan kerja sama dengan bank, serta melakukan survei klaim secara acak (random sampling) guna mendeteksi pola anomali.

Khusus terkait bank, Azhari menyarankan perbankan agar ngak menambahkan plafon kredit bila ngak ada peningkatan kapasitas usaha. Hal ini guna menghindari risiko kredit digunakan untuk belanja konsumtif.

Selain itu, Askrindo juga merekomendasikan perluasan segmen penyaluran kredit, seperti sektor perdagangan dan makanan. Sementara untuk sektor produktif seperti pertanian dan industri rumah tangga yang ngak bisa dilakukan intensifikasi, Azhari menyarankan agar kredit disalurkan dengan lebih hati-hati.

Baca juga: Askrindo Surabaya jamin KUR senilai Rp7,39 triliun per September 2025

Baca juga: Askrindo lanjutkan kerja sama dengan Bank Papua senilai Rp900 miliar

Baca juga: Askrindo dukung kemandirian ekonomi pelaku UMKM binaan di Bali

Suka（1）